Kemungkinan Konflik dan Ketidakpastian Hukum pada Pergub No 132 Tahun 2018

Kode pos merupakan kode yang unik yang berfungsi untuk proses pemilihan surat dan penghantaran alamat surat. Kode pos ini dahulunya dimulai di negara Jerman lalu di ikuti Inggris, Amerika dan hampir semua negara menggunakan kode pos. Kode pos ini berfungsi untuk menentukan suatu tempat di setiap kota dan suatu dusun atau pedesaan. Berikut daftar kode pos lengkap Kemungkinan Konflik dan Ketidakpastian Hukum pada Pergub No 132 Tahun 2018, artikel ini kami posting pada .
Hasil gambar untuk Pergub

Adanya peraturan pemerintahan untuk DKI, bertujuan untuk membantu mengatur berbagai kebutuhan dan juga keinginan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan teratur dan sesuai. Di sisi lain adanya peraturan juga untuk menghindari adanya konflik ataupun celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Namun Hal ini tentu saja tidak menimbulkan pro untuk semua orang mengingat peraturan sendiri sering kali dicetuskan secara mendadak, yang akhirnya tidak melihat pada kondisi lapangan.

Salah satunya adalah Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018, yang mengacu pada peraturan kementerian PUPR nomor 23 tahun 2018. Dalam artikel berikut ini akan kita bahas secara lengkap, mengenai permasalahan pelanggaran serta ketidakpastian hukum yang akan ditimbulkan pasca terbitnya Pergub nomor 132  tahun 2018.

  1. Melanggar Asas Hukum 

Hal pertama yang bisa saja terjadi adalah produk tersebut melanggar perundang-undangan di atasnya. Dimana hal tersebut berkaitan dengan asas hukum Lex Superior derogat Legi inferiori ini, nyatanya melanggar peraturan lain yang akhirnya menyebabkan banyak orang merasa bingung atau peraturan mana yang harus diikuti. Adanya pergub ini juga menjadikan pengguna rumah susun ingin menerapkan peraturan lama namun peraturan barupun harus diterapkan. 

Umumnya hal ini terjadi pada pemilik apartemen karena meskipun peraturan tersebut membahas secara lengkap mengenai rumah susun, tetapi pemilik apartemen sendiri masuk ke dalam peraturan tersebut. Akhirnya pergub Ini menimbulkan konflik di antara para pengelola apartemen mengingat pengelolaan apartemen sendiri tidaklah mudah.

  • Sistem suara 

Selanjutnya permasalahan atau pelanggaran serta ketidakpastian hukum yang bisa saja terjadi adalah penggunaan sistem hak suara pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS. Umumnya One Man One vote pada Pergub nomor 232 tahun 2018 sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Namun bertentangan dengan semangat yang justru diatur dalam undang-undang rumah susun sendiri. Di mana pada tahap pengelolaan sudah dijelaskan secara detail maka menggunakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan PP ini sangat bertolak belakang dan juga membingungkan banyak sekali P3SRS. Untuk itu Pergub harus dikaji atau diolah kembali agar tidak bertentangan dengan peraturan lain.

Demikian list kode pos dari Kemungkinan Konflik dan Ketidakpastian Hukum pada Pergub No 132 Tahun 2018 semoga dapat menjadi referensi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *